Inilah Syarat Hibah dan Bansos bagi Kelompok Masyarakat

SEBAGAI salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kinerja terkait pengelolaan hibah dan bantuan sosial (bansos), khususnya di bidang keagamaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Batu terus berbenah diri dengan memperbaiki sistem penanganan maupun budaya aparatur yang menanganinya.

Kabag Kesra Drs. Teguh Wijayanto,M.Agr. menjelaskan, ketentuan terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos di daerah, telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 rentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Hal substantif yang diatur oleh Permendagri tersebut antara lain:
1. Bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah maupun bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

2. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memerhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

3.  Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerawanan sosial.

Kata Teguh, besaran alokasi penganggaran hibah dan bansos sangat tergantung kemampuan keuangan daerah, dan akan dialokasikan anggaran dimaksud setelah Pemkot Batu memprioritaskan pemenuhan belanja wajib. Pemberian hibah dan bansos ke depan akan dilakukan lebih selektif, transparan, dan berkeadilan. “Kami minta maaf kepada warga masyarakat apabila ada pemohon yang tidak bisa kita patuhi permohonannya, mengingat keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya tengah menyiapkan kriteria pemohon dan persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu dilampirkan, apabila akan mengajukan permohonan dana hibah/bansos. Untuk proses penganggaran tahun anggaran 2016, calon pemohon dapat menyampaikan permohonan melalui Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Batu paling lambat 30 September 2015 dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana tabel-tabel di bawah ini.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kota Batu, permohohan agar diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, serta direkomendasikan oleh Desa/Kelurahan setempat. Dengan demikian, diharapkan agar pemerintah desa/lurah ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian dana tersebut di wilayah kerjanya masing-masing.

Kriteria dan Persyaratan Permohonan Hibah Bidang Keagamaan dikelompokkan menjadi empat. Yaitu  1) Kelompok Masyarakat, 2) Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum, 3) Kelompok Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum, dan 4) Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Tertentu. (TIM Proper Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Batu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *